Kejari Manggarai Barat Kembali Menolak Berkas Kasus Golo Mori, Kuasa Hukum: Kami Kecewa Penyidik Tidak Serius Tangani Perkara Ini

0 739
Kuasa Hukum 21 tersangka sengketa tanah di Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat

Labuan Bajo, Lensanews.co – Untuk kedua kalinya Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengembalikan berkas perkara 21 orang dalam kasus sengketa tanah di Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat. Jaksa hanya membutuhkan waktu satu minggu untuk memeriksa berkas tersebut,  lalu kemudian mengembalikannya ke Penyidik Polres Manggarai Barat.

Dalam keterangan persnya Jaksa menjelaskan bahwa tidak ada perkembangan dalam perbaikan berkas yang merujuk pada petunjuk P19 tahap pertama, bahkan pengembalian ini tidak dapat dimaknai dalam pengertian P19.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum 21 orang tersangka, Piter D. Ruman, SH dalam keterangan pers yang diterima Lensanews.co, Sabtu (9/10) di Jakarta menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai penyidik tidak serius menangani perkara ini.

“Kami sebagai kuasa hukum sangat kecewa melihat tidak ada perkembangan perbaikan pemberkasan perkara oleh penyidik Polres Manggarai Barat. Ini fakta yang sangat memalukan”, tegasnya

Piter menerangkan, saat mendampingi pemeriksaan BAP untuk 21 orang tersangka,  pihaknya sudah meyakini bahwa berkas akan dikembalikan oleh Jaksa, karena materi pemeriksaan tersangka sama sekali tidak ada perubahan, hanya mengulang ulang materi pertanyaan saat pemberkasan pertama. Demikian juga halnya dengan petunjuk kurang lengkapnya barang bukti dalam perkara ini.

Dalam keterangannya itu,  Piter menjelaskan bahwa  materi perkara (pertanyaan-pertanyaan penyidik) sama sekali tidak ada korelasinya dengan pernyataan-pernyataan publik Kapolres beberapa waktu sebelumnya. Bahkan sebagian besar pertanyaan justru menyangkut sengketa keperdataan. Tidak ada satupun materi pertanyaan yang menyangkut soal masa bayaran, kelompok pembunuh berpotensi  sara, atau kaitannya dengan kelompok mafia tanah.

Oleh karena itu, Piter meyakini bahwa sangat sulit bagi penyidik untuk melanjutkan perkara ini menjadi perkara yang patut dibawah ke pengadilan dengan memperhatikan kualitas dalil pada delik pidananya yaitu UU Darurat no.12 tahun 1951 pasal 2 ayat (1). Misalnya soal dalil mengganggu ketertiban umum. Bagaimana penyidik bisa mendalilkan sebagai tindakan yang menggangu ketertiban umum, sementara faktanya kehadiran kelompok petani ini, telah melaporkan diri sejak saat kehadirannya kepada kedua ketua RT tempat mereka menginap, pun halnya dengan saat aparat polisi dan TNI serta aparat desa yang mendatangi mereka di lahan kerja, dan mereka menunjukan kepatuhannya dengan berhenti bekerja? Demikian halnya dengan korban, bagaimana penyidik membuktikan siapa korban dalam dugaan tindak pidana tersebut?

Kami, terang Piter,  sudah memberikan waktu yang sangat panjang untuk penyidik menyiapkan materi perkara, agar dapat diadili secara bermartabat di hadapan majelis hakim, sehingga pilihan hukum praperadilan sementara belum digunakan. Jika saja sejak awal Kapolres tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan halusinatif ke ruang publik, sejak awal kami sudah mengajukan praperadilan. Kami mengutamakan memperkarakan materi ketimbang formalnya, karena kami sangat yakin dengan fakta dan data yang kami miliki kami dapat membantah semua tuduhan kepada 21 orang ini, sekaligus membongkar keterlibatan banyak orang penting dalam perkara ini.

Dalam pernyataan penutupnya Piter D Ruman mengatakan bahwa tidak yakin penyidik melanjutkan perkara ini dan mengirim berkas ke Jaksa, sebagaimana di ketahui pemeriksaan perkara ini akan diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi.

Penulis: Frans X Hancu

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.