Padma Indonesia Siap Dampingi CP, Korban Tindakan Amoral Anggota DPRD Dari Fraksi Nasdem Batam

0 11
Padma Indonesia Siap Dampingi CP, Korban Tindakan Amoral Anggota DPRD Nasdem Batam
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa usai melapor politisi senior Golkar Azis Syamsudin ke KPK karena diduga kuat ikut terlibat dalam praktek jual beli jabatan Walikota Tanjung Balai,Sumatra Utara (30/04/2021). Foto Lensanews.co

Jakarta, Lensanews.co – Tindakan amoral salah satu anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Nasdem sudah viral di Kota Batam. Korban yang berinisial CP juga belum didampingi Penasihat Hukum (PH). Padma Indonesia siap dampingi CP, korban tindakan amoral Anggota DPRD Batam berinisial AT dari Fraksi Nasdem.

Langkah itu ditempuh Padma Indonesia sebagai upaya agar korban mendapatkan hak perlindungan hukum. Demikian diungkapkan Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA dalam keterangannnya yang diterima Lensaews.co (7/10/2021).

Kasus ini terungkap setelah Ketua Riau Corruption Watch (RCW), Mulkansyah didampingi Kuasa Hukumnya Ir. Ahmaf Hambali Hutasuhut,SH melaporkan secara resmi Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem Amintas Tambunan(AT) ke DPP Nasdem atas Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan(Abuse of Power), Persekongkolan Jahat, Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Amoral dan/atau Memberikan Keterangan Palsu.

Dalam surat tertanggal 13 September 2021 dengan Nomor 162/LO-AHH/IX/2021 yang ditujukan kepada DPP Partai Nasdem disebutkan bahwa Pertama, dasar permasalahannya adalah dugaan adanya tindakan amoral dan sudah menjadi viral.

Kedua, telah terjadi tragedi kemanusiaan berupa tragedi amoral yang terjadi di Batam. Ketiga, bahwa menurut Ketua DPRD Kota Batam, terkait moralitas diukur dari ada tidaknya kerugian Negara dan hal itu dianggap hal biasa (tidak dianggap serius).

Pernyataan Ketua DPRD Koa Batam ini dinilai kuasa hukum sebagai upaya pengalihan isu amoral (red.perselingkuhan) ke isu kerugian Negara. Dengan pengalihan isu seperti ini menurut Kuasa Hukum justru terjadi pembohongan publik demi menutupi kejadian yang sebenarnya.

Sementara di sisi lain, kuasa Hukum menilai terkait kasus amoral adalah bagian dari korupsi moral. Karena kerugian Negara tidak sebatas kerugian materiil yang bisa dilihat kasat mata saja, tetapi juga yang tidak nampak oleh mata.

Karena itu kuasa hukum mendesak Partai Nasdem untuk mengambil langkah tegas dengan memecat AT, mendesak AT agar mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD,

Terpanggil untuk melindungi Saksi dan Korban yang diduga CP,  maka Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyatakan, bersedia mendampingi CP dan Keluarga untuk meminta perlindungan ke LPSK(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Padma Indonesia juga bersedia mendampingi CP dan Keluarga meminta perlindungan ke Komnas Perempuan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“CP dan Keluarga tidak perlu takut karena kami siap mendampingi,”tegas Gabriel Goa,Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA.

Penulis : FX Elvis Hancu

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.