Pertama di Dunia, Menkumham Launching Layanan Perseroan Perorangan

0 5
Pertama di Dunia, Menkumham Launching Layanan Perseroan Perorangan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H. Laoly saat memberi sambutan di acara launching Perseroan perorangan pertama di dunia yang diadakan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali (08/10/2021).

Bali, Lensanews.co – Diklaim sebagai yang pertama di dunia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Menkumham) Yassona H. Laoly launching layanan perseroan perseorangan. Upaya ini ditempuh Kemenhukham sebagai bentuk dukungan Kemenhukham terhadap bangkitnya UMKM di tanah air.

Yasonna mengatakan layanan pionir ini diharapkan dapat membawa UMKM yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia.

“Sebagai bagian dari pemerintah, Kemenkumham turut berupaya membantu sektor usaha, khususnya UMK, melalui hadirnya bentuk badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan yang merupakan sebuah terobosan dan yang pertama di dunia,” ujar Yasonna saat me-launching aplikasi Perseroan Perorangan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali (08/10/2021).

Ditambahkan Yasona, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan, salah satunya program khusus bagi UMKM berupa subsidi bunga kredit perbankan, penyaluran bantuan modal dan pembiayaan investasi, insentif pajak, hingga penyaluran bantuan presiden.

Sebagaimana diketahui, Perseroan Perorangan merupakan jenis badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui Perseroan Perorangan ini, lanjut Yasonna, maka pelaku usaha UMK dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang.

“Perseroan Perorangan memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” kata politisi PDIP ini.

Kelebihan lainnya, menurut Yassona, untuk mendirikan perseroan ini cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik, tidak memerlukan akta notaris, bebas menentukan besaran modal usaha, bahkan biaya yang diperlukan sangat terjangkau yaitu cukup dengan mengeluarkan uang 50.000 rupiah saja.

“Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan,” kata menkumham sambil menambahkan, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran.

Selain itu, perseroan perseorangan ini juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, bersifat one-tier dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan, dan tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

“Aplikasi ini dirancang user friendly sehingga para pelaku usaha dari segala lapisan dapat menggunakannya tanpa memerlukan bantuan orang lain,” kata bapak empat anak ini.

Dijelaskan Yasona, aplikasi perseroan perorangan ini juga terkoneksi dengan sistem Online Single Submission (OSS) sehingga para pelaku usaha dapat langsung melanjutkan proses perizinan hingga mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui aplikasi yang telah disosialisasikan di Batam, Manado, Bali, dan Medan ini, nantinya pelaku UMK dapat memiliki badan usaha yang berbadan hukum hanya dengan tiga langkah, yaitu membuat akun personal, mengisi form pendaftaran, dan mencetak bukti pendaftaran.

“Aplikasi perseroan perorangan dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran, perubahan, dan menyampaikan laporan keuangan,” tutup Yasonna.

Melalui berbagai kemudahan yang diberikan ini, pelaku UMK dan generasi milenial diharapkan dapat mengubah mindset dan lebih percaya diri untuk menjadi pelaku usaha.

Sehingga kedepan bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak untuk membantu pemulihan perekonomian nasional setelah terkena dampak pandemi Covid-19.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.